Kawal Putusan MK, IMM dan OKP Gelar Aksi Damai di Kantor DPRD Jeneponto, Demonstran Disambut Hangat

JENEPONTO, SULSEL - Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kabupaten Jeneponto dan Organisasi kemasyarakatan (OKP) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto, Selasa (26/8/2024).

Baca juga: Dugaan Pemalsuan Dokumen,  GPI Bogor Bersama Beberapa Elemen Akan Datangi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Aksi yang dilakukan dari gabungan organisasi tersebut sebagai bentuk pengawalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam orasinya, demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan agar putusan MK dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Baca juga: Kwarcab Pramuka Torut Sudah Bayar Kebutuhan Peserta Jamnas, Pusdiklatcab Masih Lakukan Penagihan

Diantaranya sebut dia, adanya putusan MK dalam perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024, maka syarat parpol untuk mengusung calon kepala daerah. 

Adapun putusan MK dalam perkara No.70/PUU-XXII/2024 sebagai acuan syarat usia calon kepala daerah dalam RUU Pilkada, yang mana usia minimum calon gubernur dan calon wakil gubernur harus 30 tahun ketika ditetapkan sebagai pasangan calon.

Baca juga: Jadi Atensi, Kapolres Bantaeng Pantau Langsung Proses Autopsi Jenazah Gadis Korban Pembunuhan dan Mutilasi

Mengutuk dengan tegas segala usaha yang merusak semangat dan esensi reformasi, serta melawan segala upaya yang meruntuhkan demokrasi. 

Menuntut DPR untuk tunduk pada putusan MK dan hilangkan praktik nepotisme dalam pemerintahan.

Baca juga: Bambang Wuryanto: Penyerahan Hasil Penyelidikan Brigadir J oleh Komnas HAM Diharapkan Transparan

Menuntut setiap anggota DPR untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan menyuarakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai. 

Menuntut Jokowi untuk tidak mengkhianati demokrasi demi kepentingan keluarga dan kelompoknya.

Baca juga: Dipimpin Kanit 2 Subdit 3 AKP Abd Majid, 2 Bandar Narkoba Berhasil Dibekuk Dirresnarkoba Dengan BB 83,55 Gram

Menghentikan intervensi politik penetapan RUU Pilkada dan RUU bermasalah lainnya,

Mengutuk tindakan represifitas aparat terhadap masyarakat sipil dan Tolak Putusan MA Nomor 23 P/HUM 2024.

Menanggapi aksi tersebut, beberapa perwakilan caleg DPRD terpilih yang akan dilantik besok hadir membersamai aksi para demonstran di lokasi aksi.

Calon anggota dewan Jeneponto ini, memberikan apresiasi dan penyambutan hangat atas sikap kritis dan proaktif yang ditunjukkan oleh para mahasiswa dan pemuda.

Baca juga: Bareskrim Mabes Polri Diduga Lakukan Abuse of Power Dalam Persoalan Tambang di Ketapang

Sebagai bentuk respons positif, para perwakilan partai politik tersebut kemudian menandatangani sebuah surat pernyataan yang berisi tuntutan tersebut di atas.

Dalam siaran Pers, Ketua PC IMM Jeneponto Robi menyampaikan, pentingnya mahasiswa untuk turut aktif dalam mengawal setiap kebijakan yang akan menentukan nasib rakyat kedepannya dalam  berbangsa dan bernegara.

"Sebagai generasi penerus bangsa, sudah menjadi kewajiban kita untuk ikut serta dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Maka Saya mengecam setiap tindakan DPR RI sebagai representasi dari rakyat yang secara d facto dan d jure tidak melaksanakan kewajibanya selaku wakil rakyat, " kecamnya.

Maka sesuai dengan nilai dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jeneponto menegaskan, Segala bentuk ketidakadilan, kesewenang - wenangan dan kemungkaran adalah lawan besar dari IMM

"Kami tidak akan tinggal diam melihat segala kemungkaran yang ada, " pungkasnya.

Baca juga: Hinca Pandjaitan Pertanyakan Informasi Dugaan Temuan Uang Hasil Judi Online Kepada PPATK

Aksi yang digelar tersebut berlangsung sukses, tertib dan tetap kondusif di bawa pengawalan aparat kepolisian Polres Jeneponto (*).